Kehangatan Keluarga Tidak Dapat Terhalang Oleh Kokohnya Jeruji Penjara

 

Bangkalan – hari ini selasa (06/12) merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh Masyarakat dan  Warga Binaan Rutan Bangkalan. Dikarenakan hari ini mereka dapat berjumpa dengan keluarganya setelah hampir seminggu mereka tidak dapat bertemu. Melalui Layanan Kunjungan Tatap Muka mereka dapat berjumpa walaupun waktu mereka dibatasi selama 15-30 menit untuk masing-masing pendaftar.

 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam memberikan Layanan Tatap Muka dilaksanakan pada hari selasa dan kamis. Mesti Layanan Tatap Muka telah dibuka namun Layanan ini tetap bersifat bebas terbatas. Dimana ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi agar  dapat mendapat Layanan Tatap Muka.

 

Dalam kegiatan pada hari ini sebanyak 26 orang telah melaksanakan pendaftaran untuk Layanan Tatap Muka di Rutan Bangkalan. Diharapkan Layanan Tatap Muka ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan Warga Binaan Rutan Bangkalan sendiri. Melalui Layanan Tatap Muka ini kehangatan keluarga tetap terjalin meski mereka berada didalam penjara.

 

_humas rutan bangkalan_

Share:

Read More

Koordinasi bersama Polres Bangkalan, Tingkatkan Keamanan dan Pelayanan di Rutan Bangkalan

 

Bangkalan – Keamanan didalam Lapas dan Rutan merupakan sesuatu yang wajib dijaga. Hal tersebut dapat tercapai apabila seluruh elemen baik di Internal dan External terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan selama ini telah menjalin kerja sama dengan seluruh jajaran Penegak Hukum di Wilayah kabupaten Bangkalan khususnya dengan Polres Bangkalan.

 

Seperti kegiatan pada hari ini selesa (06/12) Rutan Bangkalan kedatangan Kasat Narkoba dan Kasat Tahti dari Polres Bangkalan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Koordinasi atas MOU yang sudah terjalain antara Rutan Bangkalan dengan Polres Bangkalan.

 

Koordinasi pada hari ini, Kepala Rutan Bangkalan Mufakhom  secara langsung memimpin kegiatan yang bertempat di ruangnya. Dalam kesempatan ini Mufakhom menyampaikan kondisi di Rutan Bangkalan pada saat ini yang telah mengalami Overpakasitas. “ Meski saat ini kondisi Rutan Bangkalan kondusif namun tetap kita antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban karena tiap detik pasti terjadi perubahan situasi”. Tuturnya

 

Selain kerja saman dalam hal keamanan dan ketertiban didalam Rutan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan baik kepada Masyarakat dan Warga Binaan.

Share:

Read More

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).

  Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

  

“Alhamdulillah, Puji Tuhan kita patut berbangga karena telah berhasil memiliki KUHP sendiri, hasil pemikiran anak bangsa. Masa berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sejak tahun 1918, jika dihitung sampai saat ini, sudah 104 tahun. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaharuan hukum pidana sejak 1963. Ini prestasi besar kita semua!” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

 

Menurut Yasonna, KUHP produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, perkembangan situasi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

 

“KUHP produk Belanda tidak relevan lagi dengan kondisi terkini Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan bahwa RUU KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan, ide dan gagasan dari masyarakat luas.

 

“RUU KUHP telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan di seluruh penjuru Indonesia. Saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Rekan- Rekan DPR RI, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dan dukungannya dalam momen bersejarah ini,” ujar Menteri Yasonna.

 

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak berjalan mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran terlarang komunis. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian akademis yang berulang dan komprehensif.

  

Selanjutnya Yasonna menghimbau bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan beberapa substansi di dalam KUHP yang baru ini, dapat menyampaikannya melalui mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) disertai alasan yang reasonable.

  

“RUU KUHP mungkin saja tidak disetujui 100 persen. Apabila masih ada para pihak yang tidak sependapat, silakan mengajukan gugatan ke MK,” tegasnya.

  

Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana

 

Menteri Yasonna selanjutnya menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekedar menjadi momen historis bagi bangsa Indonesia. RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis- jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Yasonna

menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur di dalamnya, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

 

 

Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana , pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

 

“Perbedaan yang mendasar, RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

 

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman mengenai keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, baru pertama kali melakukan tindak pidana, termasuk terdakwa telah berusia diatas 75 tahun, dan beberapa keadaan lainnya.

 

 

“Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan- keadaan tertentu. Yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara,” katanya.

 

 

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan Hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

 

 

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, sebagai perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama

pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada seseorang dengan disabilitas mental atau intelektual.

 

 

 

Terakhir, di dalam UU KUHP mengatur juga badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang- orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

 

Share:

Read More