Warga Binaan Rutan Bangkalan Antusias Mengikuti Senam Pagi

Bangkalan-Sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan Rutan Kelas IIB Bangkalan Kanwil kementrian Hukum dan HAM Jawa timur adakan senam pagi untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP), jum'at (30/12)

 Kegiatan rutin tersebut diharapkan dapat meningkatkan imun WBP ditengah pandemi Covid-19. program tersebut tetap dilakukan rutin Mengingat pentingnya terpapar sinar matahari sebagai antibiotik alami melawan Covid-19. Dan juga senam akan meningkatkan mood positif yang dimiliki setiap individu WBP. 

Achmad wahyudi selaku kasubsie pelayanan tahanan mengatakan “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan wbp rutan bangkalan merasa terayomi dan terbiasa dengan hidup sehat, sehingga terhindar dari penyakit” 

Senam baik untuk kesehatan WBP, selain untuk meningkatkan imun, senam juga dapat menghilangkan kejenuhan mereka selama menjalani masa hukuman, sehingga dapat juga mengurangi potensi terjadinya pelanggaran oleh wbp

Share:

Read More

Apel Kesiapsiagaan Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2023

Bangkalan - Menindaklanjuti arahan dan Surat Edaran Dirjenpas Kemenkumham RI Tentang Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Rutan Kelas IIB Bangkalan, Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan kegiatan  Apel Kesiapsiagaan menjelang  perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Apel Kesiapsiagaan digelar di Aula Lapangan Olahraga dan dipimpin langsung oleh Mufakhom Kepala Rutan Bangkalan.

Dalam arahannya, Kepala Rutan Bangkalan menegaskan bahwa seluruh pegawai harus berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan di Rutan Kelas IIB Bangkalan pada perayaan Nataru tahun ini. Karutan  juga menyampaikan agar segera dibuat jadwal piket tambahan dari staf untuk pelayanan dan pengamanan selama Nataru.

Disamping itu, agar pengamanan senantiasa melakukan deteksi dini Keamanan dan Ketertiban yang sewaktu-waktu sangat berpotensi terjadi. Diakhir amanatnya Karutan menyampaikan apresiasi atas kinerja petugas di tahun 2022. Semoga tahun ini ditutup dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

 

Pada sesi akhir kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Pegawai Rutan Bangkalan. Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan tanda ada pungli serta Gratifikasi.

_humas rutan bangkalan_

 

Share:

Read More

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-94 Tahun 2022

Bangkalan – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan menggelar upacara peringatan ke-94 Hari Ibu tahun 2022 pada Kamis (22/12). Upacara hari ini bertempat di lapangan Olahraga Rutan Bangkalan bertema ‘Perempuan Berdaya Indonesia Maju‘.

 

Kepala Rutan Kelas IIB Bangkalan,Mufakom selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

 

“Perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara guna mencapai kehidupan yang lebih baik,” tutur Dini.

Peran perempuan itu, kata dia, menjadi salah satu titik penting dalam pergerakan kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah. Sehingga lahirnya penetapan Hari Ibu pada 22 Desember dalam Kongres Perempuan Indonesia.

 

Lebih lanjut Mufakhom mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip ‘equal partnership‘ yang artinya perempuan dan laki-laki berjalan beriringan untuk membangun bangsa Indonesia.

 

Di akhir kegiatan, para peserta dan petugas upacara berfoto bersama Karutan Bangkalan  dengan latar belakang spanduk peringatan ke-94 Hari Ibu tahun 2022.

 

_humas rutan bangkalan_

 

Share:

Read More

Melalui Musik Warga Binaan Rutan Bangkalan Ekspresikan Diri dan Menyalurkan Hobby Mereka

 

Bangkalan - Jum’at (16/12/2022) Beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berkumpul di Pojok Rekreasi Rutan Kelas IIB Bangkalan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut menyalurkan jiwa seni walaupun sedang menjalani masa tahanan. Rutan Kelas IIB Bangkalan menyediakan sarana musik bagi WBP yang memiliki minat bakat di bidang kesenian musik. Hal ini juga sebagai bentuk Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan sangat antusias dengan adanya kegiatan ini.

 

“Kegiatan ini sangat menyenangkan dan dapat mengurangi kejenuhan dalam menjalani masa pidana di Rutan Bangkalan," Terang Edi salah satu warga binaan yang mengikuti kegiatan tersebut.

 

“Kegiatan ini adalah sebagai bentuk pembinaan bagi warga binaan. ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain sebagai bentuk pembinaan di rutan, kegiatan berrmusik seperti ini juga dapat mengobati kejenuhan mereka selama mejalani masa hukuman selama di rutan, sehingga menciptakan situasi yang kondusif di Rutan Kelas IIB Bangkalan” ujar Ach Wahyudi selaku kasubsie pelayanan tahanan di Rutan Kelas IIB Bangkalan

 

_humas rutan bangkalan_

Share:

Read More

Warga Binaan Rutan Bangkalan Hidup Sehat

 

Bangkalan - Menjaga kesehatan bukan saja merupakan kebutuhan tapi suatu kewajiban setiap manusia. Untuk menjaga kesehatan warga binaan Rutan Kelas IIB Bangkalan, Kanwil Kemenkumham Jatim salah satunya dengan berjemur badan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan bergiliran tiap blok dikarenana keterbatasan tempat untuk berjemur.

 

Kegiatan pagi ini adalah Blok A yang mendapat giliran untuk berjemur di Lapangan. Usai berjemur warga binaan melanjutkan kegianan dengan olah raga pagi, berupa senam pagi dengan dipimpin salah satu warga binaan, Senin (12/12) serta mendapat pengawasan dari Petugas Anggota Jaga dan Petugas Kesehatan Rutan Bangkalan.

 

Dalam arahannya komandan jaga Bapak Yono selaku petugas yang memantau kegiatan ini menyampaikan, “Kegiatan berjemur selain meningkatkan imunitas dilakukan juga untuk menjaga kebugaran tubuh warga binaan. Kita sebagai petugas bertanggung jawab terhadap kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan agar warga binaan tidak jenuh terpaku dalam blok dan kamar hunian saja” tutur Taufik sembari memantau kegiatan berjemur.

 

Beliau menambahkan pelaksanaan kegiatan berjemur dilakukan bergantian karena keterbatasan tempat. Taufik juga selalu menghimbau warga binaan untuk selalu menjaga kebersihan Kamar masing-masing. Kegiatan berjalan aman dan tertib.

Share:

Read More

Kehangatan Keluarga Tidak Dapat Terhalang Oleh Kokohnya Jeruji Penjara

 

Bangkalan – hari ini selasa (06/12) merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh Masyarakat dan  Warga Binaan Rutan Bangkalan. Dikarenakan hari ini mereka dapat berjumpa dengan keluarganya setelah hampir seminggu mereka tidak dapat bertemu. Melalui Layanan Kunjungan Tatap Muka mereka dapat berjumpa walaupun waktu mereka dibatasi selama 15-30 menit untuk masing-masing pendaftar.

 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam memberikan Layanan Tatap Muka dilaksanakan pada hari selasa dan kamis. Mesti Layanan Tatap Muka telah dibuka namun Layanan ini tetap bersifat bebas terbatas. Dimana ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi agar  dapat mendapat Layanan Tatap Muka.

 

Dalam kegiatan pada hari ini sebanyak 26 orang telah melaksanakan pendaftaran untuk Layanan Tatap Muka di Rutan Bangkalan. Diharapkan Layanan Tatap Muka ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan Warga Binaan Rutan Bangkalan sendiri. Melalui Layanan Tatap Muka ini kehangatan keluarga tetap terjalin meski mereka berada didalam penjara.

 

_humas rutan bangkalan_

Share:

Read More

Koordinasi bersama Polres Bangkalan, Tingkatkan Keamanan dan Pelayanan di Rutan Bangkalan

 

Bangkalan – Keamanan didalam Lapas dan Rutan merupakan sesuatu yang wajib dijaga. Hal tersebut dapat tercapai apabila seluruh elemen baik di Internal dan External terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan selama ini telah menjalin kerja sama dengan seluruh jajaran Penegak Hukum di Wilayah kabupaten Bangkalan khususnya dengan Polres Bangkalan.

 

Seperti kegiatan pada hari ini selesa (06/12) Rutan Bangkalan kedatangan Kasat Narkoba dan Kasat Tahti dari Polres Bangkalan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Koordinasi atas MOU yang sudah terjalain antara Rutan Bangkalan dengan Polres Bangkalan.

 

Koordinasi pada hari ini, Kepala Rutan Bangkalan Mufakhom  secara langsung memimpin kegiatan yang bertempat di ruangnya. Dalam kesempatan ini Mufakhom menyampaikan kondisi di Rutan Bangkalan pada saat ini yang telah mengalami Overpakasitas. “ Meski saat ini kondisi Rutan Bangkalan kondusif namun tetap kita antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban karena tiap detik pasti terjadi perubahan situasi”. Tuturnya

 

Selain kerja saman dalam hal keamanan dan ketertiban didalam Rutan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan baik kepada Masyarakat dan Warga Binaan.

Share:

Read More

RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).

  Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

  

“Alhamdulillah, Puji Tuhan kita patut berbangga karena telah berhasil memiliki KUHP sendiri, hasil pemikiran anak bangsa. Masa berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sejak tahun 1918, jika dihitung sampai saat ini, sudah 104 tahun. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaharuan hukum pidana sejak 1963. Ini prestasi besar kita semua!” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

 

Menurut Yasonna, KUHP produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, perkembangan situasi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

 

“KUHP produk Belanda tidak relevan lagi dengan kondisi terkini Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan bahwa RUU KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan, ide dan gagasan dari masyarakat luas.

 

“RUU KUHP telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan di seluruh penjuru Indonesia. Saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Rekan- Rekan DPR RI, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dan dukungannya dalam momen bersejarah ini,” ujar Menteri Yasonna.

 

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak berjalan mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran terlarang komunis. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian akademis yang berulang dan komprehensif.

  

Selanjutnya Yasonna menghimbau bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan beberapa substansi di dalam KUHP yang baru ini, dapat menyampaikannya melalui mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) disertai alasan yang reasonable.

  

“RUU KUHP mungkin saja tidak disetujui 100 persen. Apabila masih ada para pihak yang tidak sependapat, silakan mengajukan gugatan ke MK,” tegasnya.

  

Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana

 

Menteri Yasonna selanjutnya menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekedar menjadi momen historis bagi bangsa Indonesia. RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis- jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Yasonna

menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur di dalamnya, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

 

 

Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana , pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

 

“Perbedaan yang mendasar, RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

 

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman mengenai keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, baru pertama kali melakukan tindak pidana, termasuk terdakwa telah berusia diatas 75 tahun, dan beberapa keadaan lainnya.

 

 

“Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan- keadaan tertentu. Yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara,” katanya.

 

 

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan Hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

 

 

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, sebagai perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama

pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada seseorang dengan disabilitas mental atau intelektual.

 

 

 

Terakhir, di dalam UU KUHP mengatur juga badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang- orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

 

Share:

Read More